Almukarm Goraahe Sebut Pernyataan Mantan Sopir Perusda Niaga Pasifik “Abal-Abal”

0
597
Ilustrasi

DARUBA ,HR– Pemberitaan sejumlah media online terkait Perusda Morotai diduga selewengkan BBM bersubsidi dan di posting melalui facebook (FB) oleh Irfan Hi Abd Rahman salah satu Dosen Unipas Morotai ternyata ditanggapi oleh Almukarm Goraahe yang juga penanggung jawab minyak Di Perusahan Daerah (Perusda) Niaga Pasifik

Menurut Almukarm saat menanggapi status Irfan bahwa isi berita yang diungkapkan oleh salah satu mantan supir Perusda adalah pernyataan abal abal.

“isi berita abal abal, Perusda bukan bajual minyak nelayan solar ka barang apa tu tapi Perusda jual BBM jenis minyak tanah dan semua tersalur ke pangkalan dan masyarakat sesuai harga HET yang sudah di tentukan Rp 4.000 per liter ke pangkalan… mungkin itu suda cukup jelas… makanya saya bilang isi berita itu abal abal,” tulis Almukarm , Senin (11/05/2020).

Dia menambahkan pemberitaan yang dimuat itu belum tentu benar. Karena menurutnya, apa yang dilakukan oleh Perusda sudah sesuai dengan mekanisme. ” Saya rasa penyaluran yang paling tertib dan aman itu Perusda kapa, coba tanya pangkalan MT di Mortim dan Morja dulu … pangkalan sampe menyerah kadang 1 bulan 3 x penyaluran per pangkalan, saya punya bukti foto dan tanggal penyaluran itu jelas bukan teori di atas udara,”tulis Almukarm di akun Irfan.

Ia bahkan menyarankan alangkah baiknya langsung turun  ke masyarakat Mortim dan Morja apakah selama ini Perusda tidak melakukan penyaluran BBM subsidi jenis mita atau tidak, ini dalam rangka upaya menjawab pernyataan media massa.

“Terus untuk Morja tanyakan langsung ke Pa Camat Morja dan satgas TNI yang bertugas di desa Sopi apakah Perusda tidak melakukan penyaluran…karena mereka lebih tahu soal penyaluran BBM ke Morja,” tulisnya lagi.

Sementara itu, Mantan Dirut Perusda Niaga Pasifik, Sri Endang Aris juga memberikan komentar di akunnya Irfan. Menurutnya, selama tiga tahun berjalan, tidak ada masyarakat yang komplain dengan kinerja Perusda.

” Perusda di Morotai belum bisa sama dengan Jakarta dengan kota-kota besar yang modal penyertaanya sampe puluhan milyar, itupun mereka masih merugi. kabupaten lain punya modal penyertaan itu paling sadikit Rp 5 M. tetangga punya Rp 7 M tapi tidak lama sudah tudak jalan. Morotai punya cuma Rp 1.3 M bisa bertahan 3 tahun sampai sekarang, Soal berita diatas itu bukan aib, ini hanya teknis dan mekanisme dilapangan yang kalau mau cari kebenaran bisa langsung hubungi Perindagkop sebagai SKPD yang bertanggung jawab mengawasi.. aib itu kalau korupsi atau pencuri atau bawah minyak 50 liter baru ditengah jalan buka 10 liter, bahasa kasarnya pancuri masyarakat punya hak,” ujar Endang seraya menyarankan agar masalah tersebut dibawah ke ranah hukum.

Sebelumnya diberitakan, Perusahan Daerah (Perusda) Niaga Pasifik diduga kuat telah melakukan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Minyak Tanah (Mita). Dugaan penyelewengan BBM milik rakyat itu sudah berlangsung sekitar satu tahun terakhir. 

Dimana, perusahan yang dibiayai oleh Pemda Morotai itu menyalurkan BBM ke perusahan infrastruktur jalan maupun ke masyarakat yang bukan penjual resmi BBM.

Asrul Pawane, Salah satu pegawai Perusda yang dipecat oleh pimpinannya itu mengungkapkan, Perusda menjual BBM milik nelayan jenis Solar itu ke perusahan pengaspal jalan. Sedangkan untuk Mita, perusahan tersebut seharusnya menyuplainya ke kecamatan Morotai Timur dan Morotai Jaya. Namun, yang terjadi selama ini, mereka menjualnya di Morotai Selatan dan itu pun bukan pangkalan Mita.

“Saya pegawai di Perusda, dan di Perusda itu saya kapasitasnya sebagai sopir, tapi saya sudah dipecat oleh direkturnya, saya dipecat karena saya pertanyakan soal kenapa BBM bersubsidi misalnya solar itu harus dijual ke perusahan sedangkan Mita seharusnya di distribusi ke Morotai Timur Dan Morja tapi kenapa dijual di non pangkalan dan jualnya di Morotai Selatan,” Ungkap Asrul Kepada wartawan Minggu (10/05/2020)

Menurutnya, kebanyakan kuota Mortim dan Morja tidak terdistribusikan secara benar. Hal ini bisa dilihat dari cara pendistribusiannya tidak sesuai dengan kuota yang diberikan.

“Saya kasih contoh misalnya, kalau kuota Morotai Timur saudah antar satu kali maka sisanya mereka main di luar, jual di bukan agen minyak, begitu juga di Morja adakalanya satu bulan hanya satu kali, adakalanya satu bulan tidak didistribusikan,”terangnya. 

Ia juga mengungkapkan, status Perusda di SPBU nelayan itu hanyalah sebagai pengawas. Tujuan dari pengawasan itu adalah untuk memastikan agar kuota BBM bisa tersalur secara benar dan diterima oleh nelayan. Hanya saja, kesempatan pengawasan itu dijadikan objek untuk mencari keuntungan dengan menjualnya ke perusahan.

“Di SPBU nelayan, Perusda punya tugas awasi untuk jatah atau kuota itu tersalur dengan baik, ternyata perusda sendiri yang main di dalam,. Padahal di SPBUN yang ada di Daeo itu Perusda tidak punya jatah, tapi ternyata mereka main di dalam, kalau dijual ke perusahan itu pasti harganya beda dengan subsidi,” katanya.

Ia menambahkan, biasanya mereka mengangkut BBM melalui kapal Nakamura atau kapal pengangkut BBM lainnya, selain itu juga dengan menggunakan mobil untuk menjual ke perusahaan.

Sementara itu, Direktur Perusda, Saiful Latara ketika dikonfirmasi awak media membantah jika pihaknya melakukan penyelewengan BBM bersubsidi.

“Coba cek saja di Morotai Timur dan Morotai Jaya, kalau minyak kami langkah wajar dituduhkan, tapi sejauh ini tidak ada, Perusda tidak punya jatah solar, perusda itu minyak tanah, “bantahnya sembari meminta awak media untuk menuliskan nama sumber yang memberikan pernyataan di media massa  (Alan)

Tinggalkan Balasan