Pembangunan RTLH Diduga Bermasalah, Komisi III DPRD Morotai Minta Perkim Bertanggungjawab

0
721
Anggota Komisi III DPRD Pulau Morotai, Ruslan Ahmad.

DARUBA, HR– – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai melakukan pantauan pembagunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Wayabula dan Desa Gobula kecamatan Morotai Selatan Barat.

Dari hasil pemantauan ditemukan ratusan Rumah Tidak Layak Huni yang di bangun Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Pulau Morotai tak Kunjung selesai dan bermasaalah.

Salah satu Anggota Komisi III DPRD Pulau Morotai, Ruslan Ahmad mengatakan setelah hasil pantauan di lapangan memang ditemukan RTLH di Desa Wayabula dan Gobula ada 100 unit RTLH itu ternyata diduga ada penyimpangan sehingga tak kunjung selesai di bangun. “Perkim harus bertangungjawab tidak selesainya RTLH tahun 2018 di Wayabula  dan Gobola selanjutnya saya juga meminta agar Perkim bisa mengembalikan uang yang tidak diselesaikan itu karena hampir ratusan juta uang yang tidak di pertangungjawabkan dan pihak menerima bantuan pun tidak menerima bantuan tersebut, Perkim merealisasikan hanya setengah saja tidak semuanya artinya uangnya hanya setengah yang diberikan tidak sesuai dengan RAB-nya,” Ungkap Ruslan Ahmad Kepada Wartawan Kamis (04/30/2020).

Menurutnya, Sesuai pantauan dilapangan, hampir semua penerima bantuan RTLH itu dengan cerita yang sama, sebagian anggaran hampir ratusan juta itu tidak bisa di pertangungjawabkan, dan alasan dari penerima bantuan bahwa uang itu tidak di berikan full kepada mereka, akibatnya rumah mereka tidak bisa diselesaikan.

“Kami tegaskan kepada Perkim bahwa tidak ada kata, uang itu tidak bisa di kembalikan kepada penerima bantuan supaya mereka bisa menyelesaikan rumah mereka dalam situasi dan kondisi saat ini apalagi di bulan suci ramdhan, dan kami dari komisi III akan mengatur waktu untuk memanggil Perkim meminta penjelasan terkait dengan bantuan RTLH sekitar 100 unit desa Wayabula dan Gobula,” tegasnya

Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan bahwa tahap awal yang penerima bantuan RTLH hanya mendapatkan Rp 8 juta dan ada juga yang menerima  Rp 2 juta, sementara ongkos tukang juga tidak dipertagungjawabkan padahal ini semua dalam bentuk barang, karena itu, Ia tegaskan kepada Perkim agar yang menerima bantuan itu diberikan harus sesuai pagu anggaran (RAP)

“Jika dinas yang mengambil alih membelanjakan barang itu kami meminta harus ada penyesuaian harga barang dengan uang  yang sudah tercantum dalam RAP nya, apa yang menjadi temuan kami di lapangan bahwa tahun 2018 pembangunan 100 unit RTLH dalam pantauana komisi III diduga bermasalah oleh sebab itu kami berharap pihak Perkim harus bertagung jawab dan kemudian mengembalikan uang yang sekitar ratusan juta itu” pungkasnya (Alan)

Tinggalkan Balasan